Senin, 15/06/2009 11:51 WIB
Reza Yunanto - detikNews
Reza Yunanto - detikNews
TNI
Jakarta - Jatuhnya pesawat TNI secara beruntun dalam waktu berdekatan dinilai tidak wajar. TNI diminta terbuka untuk dilakukan audit terhadap alat utama sistem senjata (alutsista).
"Kami berharap agar terbuka dilakukan audit terhadap alutsista kita. Karena, kita tidak tahu apa penyebab jatuhnya pesawat itu. Dengan audit saya kira itu langkah yang tepat untuk mengetahui apa masalahnya," ujar Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra di Gedung DPR, Jakarta, Senin(15/6/2009).
Yusron juga mengatakan Komisi I DPR akan melakukan rapat internal guna membentuk tim yang secara khusus akan mengkaji persoalan alutsista TNI.
Selain melakukan pengkajian alutsista, lanjut Yusron, Komisi I DPR juga mendesak Departemen Pertahanan segera menyelesaikan blueprint pertahanan.
"Kami sudah mendesak blueprint ini diselesaikan sejak setahun lalu," ujar politisi PBB ini.
Yusron menuturkan bahwa jatuhnya pesawat TNI secara beruntun ini menjadi perhatian serius Komisi I DPR. Karena itu Komisi I juga akan memanggil Panglima TNI dan Menhan secepatnya untuk dimintai penjelasannya.
"Mungkin bisa lebih cepat dari agenda semestinya kita rapat dengan mereka, tapi tanggalnya belum pasti," kata dia.(Rez/aan)
"Kami berharap agar terbuka dilakukan audit terhadap alutsista kita. Karena, kita tidak tahu apa penyebab jatuhnya pesawat itu. Dengan audit saya kira itu langkah yang tepat untuk mengetahui apa masalahnya," ujar Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra di Gedung DPR, Jakarta, Senin(15/6/2009).
Yusron juga mengatakan Komisi I DPR akan melakukan rapat internal guna membentuk tim yang secara khusus akan mengkaji persoalan alutsista TNI.
Selain melakukan pengkajian alutsista, lanjut Yusron, Komisi I DPR juga mendesak Departemen Pertahanan segera menyelesaikan blueprint pertahanan.
"Kami sudah mendesak blueprint ini diselesaikan sejak setahun lalu," ujar politisi PBB ini.
Yusron menuturkan bahwa jatuhnya pesawat TNI secara beruntun ini menjadi perhatian serius Komisi I DPR. Karena itu Komisi I juga akan memanggil Panglima TNI dan Menhan secepatnya untuk dimintai penjelasannya.
"Mungkin bisa lebih cepat dari agenda semestinya kita rapat dengan mereka, tapi tanggalnya belum pasti," kata dia.(Rez/aan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar