Indonesian Air Force: alutsista

Tampilkan postingan dengan label alutsista. Tampilkan semua postingan

Senin, 15 Juni 2009

SBY Perintahkan Menhan & Panglima TNI Evaluasi Alutsista

Senin, 15/06/2009 13:49 WIB
Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Presiden SBY meminta Menhan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan konsolidasi total terhadap semua alutsista di lingkungan TNI.

"Ini dirasakan perlu agar terjamin dan terdukung manajemen dan teknis termasuk aspek anggaran audit, anggaran mengenai alutsista TNI. Terutama karena kejadian di TNI AU," ujar Manhan Juwono Sudarsono usai rapat terbatas dengan SBY di Istana Presiden Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2009).

Juwono mengaku telah membuat tim untuk mengaudit anggaran Dephan, Mabes TNI dan Mabes di seluruh angkatan dengan menyertakan Dirjen Dephan dan Dirjen Mabes serta Dirjen angkatan.

"Yang akan kita capai adalah zero tolerance. Segera akan ditandatangani dalam waktu dekat," imbuh Juwono.

Dia menambahkan, prioritas anggaran di bidang alutsista lebih mengutamakan keselamatan operasi penerbangan. Oleh sebab itu menurutnya, setiap alutsista yang dipakai jumlahnya akan dioperasikan secara terbatas. Dukungan pemeliharaan lebih diutamakan untuk keselamatan penerbangan baik pesawat maupun helikopter.

"Dari segi itu, dalam keterbatasan kita tetap mengamankan aspek anggaran perawatan dan pemeliharaan untuk menjaga agar kelayakan terbang setiap alutsista dapat terjamin secara teknis," katanya.

Saat ditanya sampai kapan tenggat waktu yang diberikan SBY untuk menyelesaikan masalah ini, Juwono menjawab mulai Senin ini sudah dimulai.

"Khusus tim audit Dephan, Mabes dan Angkatan akan saya tandatangani hari ini. Tenggat waktu kerja mulai hari ini hingga akhir Juli," tandasnya.(nik/iy)

Komisi I DPR Desak TNI Terbuka Audit Alutsista

Senin, 15/06/2009 11:51 WIB
Reza Yunanto - detikNews

TNI

Jakarta - Jatuhnya pesawat TNI secara beruntun dalam waktu berdekatan dinilai tidak wajar. TNI diminta terbuka untuk dilakukan audit terhadap alat utama sistem senjata (alutsista).

"Kami berharap agar terbuka dilakukan audit terhadap alutsista kita. Karena, kita tidak tahu apa penyebab jatuhnya pesawat itu. Dengan audit saya kira itu langkah yang tepat untuk mengetahui apa masalahnya," ujar Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra di Gedung DPR, Jakarta, Senin(15/6/2009).

Yusron juga mengatakan Komisi I DPR akan melakukan rapat internal guna membentuk tim yang secara khusus akan mengkaji persoalan alutsista TNI.

Selain melakukan pengkajian alutsista, lanjut Yusron, Komisi I DPR juga mendesak Departemen Pertahanan segera menyelesaikan blueprint pertahanan.

"Kami sudah mendesak blueprint ini diselesaikan sejak setahun lalu," ujar politisi PBB ini.

Yusron menuturkan bahwa jatuhnya pesawat TNI secara beruntun ini menjadi perhatian serius Komisi I DPR. Karena itu Komisi I juga akan memanggil Panglima TNI dan Menhan secepatnya untuk dimintai penjelasannya.

"Mungkin bisa lebih cepat dari agenda semestinya kita rapat dengan mereka, tapi tanggalnya belum pasti," kata dia.(Rez/aan)

Rabu, 10 Juni 2009

Juwono: Bedakan Audit Alutsista "Jadi bedakan antara audit alutsista sebagai alat teknis dengan audit pembukuan."

Rabu, 10 Juni 2009, 18:19 WIB

Ita Lismawati F. Malau, Yudho Rahardjo

Alutsista (alat utama sistem senjata) TNI (ANTARA/Jessica Wuysang)

VIVAnews - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan nilai nominal pembelian alat sistim utama senjata (alutsista) berbeda dengan dengan nilai saat ini. Dengan demikian, menurut dia, harus dibedakan antara audit alutsista sebagai alat teknis dengan audit sebagai pembukuan.

"Beliau (Anwar Nasution-Ketua Badan Pemeriksa Keuangan) membahas dari segi audit keuangan dan administrasi. dari Dephan, ditinjau dari harga alutsista dan hitung-hitungan dari anggaran alutsista," jelas Juwono kepada wartawan, Rabu 10 Juni 2009.

Ia menambahkan alutsista yang saat ini dimiliki TNI dibeli 15-20 tahun yang lalu. "Tentu lain dengan nilai sekarang. Jadi bedakan antara audit alutsista sebagai alat teknis dengan audit alutsista dari pembukuan."

Menurutnya, pertanggungjawaban dua teknik itu beda sekali. Jika dipukul rata diatas kertas, lanjut Juwono, tentu ada perbedaan nilai dalam audit BPK. "Ada nilai yang berbeda antara nilai teknis dari satu alutsista dengan nilai buku keuangan pada waktu dibeli dengan sekarang,"jelasnya.

Satu hal yang penting, menurut dia, adalah anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan alutsista yang dibeli setua apapun tetap ada.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menilai pemerintah belum cukup baik dalam mengelola aset negera. Di Departemen Pertahanan dan TNI, misalnya, tidak dipisahkan alutsista yang sudah jadi barang rongsokan dan yang masih terpakai.

Ketua BPK Anwar Nasution menyinggung neraca Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang mencatat aset sekitar Rp 163 triliun atau 24 persen dari aset pemerintah. Sekitar Rp 47 triliun atau 29 persen dari aset Departemen Pertahanan dan TNI itu adalah berupa peralatan dan mesin alutista (alat utama sistem persenjataan).

"Padahal sangat penting untuk memisahkan aset yang efektif ini dengan aset rongsokan atau pun yang memiliki teknologi terbelakang," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 9 Juni 2009.